Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Satpol PP kabupaten kolaka melakukan pengamanan aksi unjuk rasa  Pusat Studi Mahasiswa (PSM) Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka tolak aktivitas tambang di kawasan HPK

 

Demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kolaka dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka bersama pihak Kepolisian, melakukan pengamanan pada aksi demonstrasi  Pusat Studi Mahasiswa (PSM) Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka 10 februari 2022 Tolak aktivitas tambang di kawasan HPK, Kamis (10/02/2022) siang.

 

Aksi demo tersebut dilakukan oleh puluhan mahasiswa Pusat Studi Mahasiswa (PSM) Universitas Sembilan Belas November (USN) kolaka dengan tuntutan mendesak PD ANEKA USAHA Kolaka untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan. 

 

30 orang anggota satuan polisi pamong praja kabupaten kolaka terlibat langsung dalam pengamanan jalannya aksi demo dari Pusat Studi Mahasiswa (PSM) Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka terkait tuntutan tolak aktivitas tambang di kawasan HPK, Aksi demonstrasi mahasiswa tersebut dilaksanakan di halaman kantor DPRD Kabupaten Kolaka.

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kolaka MARSUKAT RIADI, S.IP., M.Si menyampaikan apresiasinya kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan kondusif dan damai.

 

” hari ini kita kawal mereka jumlah peserta demo tersebut kurang lebih 50 orang yang dimana mereka menyampaikan aspirasinya di halaman kantor DPRD Kabupaten Kolaka. kita sangat mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung dengan damai”. ucap MARSUKAT RIADI, S.IP., M.Si.

 

Marsukat Riadi juga menjelaskan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, satpol pp diamanahkan untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. untuk itu SATPOL PP wajib dan aktif ikut serta dalam melaksanakan ketertiban umum, ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.