Sejarah Pemadam Kebakaran

Damkar sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kala itu, kompeni mulai terpikirkan membentuk Brandweer –sebutan damkar– di Surabaya dan Batavia.

Pada 1795 saat Belanda dikuasai Prancis, berdiri satuan pemadam kebakaran bernama de Brandweer te Surabaya. Sedangkan di Batavia (sekarang Jakarta) de Brandweer te Batavia baru terbentuk saat Belanda memperoleh kedaulatan kembali melalui kongres Vienna pada 1815.

“Dalam catatan historis, damkar di Kota Surabaya menduduki posisi tertua di Indonesia. Seperti dituliskan Von Faber, dalam Oud Sorabaia, Uitgegeven Doorde Gemeente Soerabaia, berdirinya de Brandweer (Damkar) Surabaya sudah ada jauh sebelum de Brandweer Batavia. Pada tahun 1931, di Kota Surabaya urusan de Brandweer mulai diorganisir oleh pemerintah Hindia Belanda, tanggal 4 September 1810. Kemudian di Batavia (Jakarta), yang mulai diorganisir tahun 1873,” tulis Mansyur dalam Bandjarmasin Tempo Doeloe: Sketsa Kecil dari Bingkai Masa Lalu (2019).

Pembentukan Brandweer pun dirancang sebagai salah satu komponen alat untuk menjalan agresi kompeni di Hindia-Belanda. Yang mana, pemerintah kolonial mulai serius menancapkan kekuasaannya baik dalam memerintah, mengatur, dan menyediakan fasilitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Uniknya, pertama kali Brandweer dibentuk itu tak memiliki petugas tetap. Baru pada 1850-an, petugas resmi damkar dibentuk. Akan tetapi, belum dijalankan secara serius. Kelak, penggorganisasian serius Brandweer baru terlaksana karena adanya peristiwa kebakaran besar di daerah Kramat Kwitang pada 1913.

Kebakaran besar tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Kompeni. Banyak rumah yang tak dapat diselamatkan karena Brandweer tak memiliki alat pemadam yang memadai. Berdasarkan itulah, Walikota pertama Batavia, GJ. Bisschop meresmikan de Branweer Batavia pada 1919.

Petugas pemadam di Batavia didominasi oleh warga Belanda yang profesional. Bahkan pemerintah kolonial kemudian melengkapinya dengan peralatan modern.

Tentu peralatan mereka jauh berbeda dengan zaman sekarang. Dulu belum ada mobil tangki berisi berkubik-kubik air. Pemadam api tempo dulu cuma memiliki tangga, alat manual semprot air tangan, hingga baju dan helm mirip jas hujan yang tak tahan api.

Lalu ketika Indonesia jatuh ke pangkuan Jepang, de Brandweer Batavia ganti nama dan peraturan. Hal itu tertuang dalam ketentuan yang dikenal dengan “Osamu Seirei No. II” tentang “Syoobootai” atau yang dikenal sebagai pemadam Kebakaran.

Barulah setelah Indonesia merdeka, pasukan damkar kemudian dikukuhkan sebagai Barisan Pemadam Kebakaran (BPK). Sesuai namanya, tugas pokok dari BPK masih berfokus pada upaya pemadam kebakaran. Kemudian, pada 1975 Gubernur DKI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan nama pemadan kebaran resmi menjadi Dinas Kebakaran seperti yang dikenal hingga saat ini.mong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja .

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.